Pemuda Minta Ulama dan Masyarakat Boikot Calon Kepala Daerah yang Berafliasi Jejaring Wahabi
BANDA ACEH – Penyebaran paham wahabi akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat muslim di Aceh yang notabenenya menganut ahlussunnah wal jama’ah. Jika paham ini dibiarkan berkembang di Aceh dapat menimbulkan perpecahan di kalangan ummat.
“Kita meminta para ulama dan masyarakat untuk memboikot calon kepala daerah yang berafliasi dengan jejaring penganut paham wahabi. Jika tidak diantipasi lebih dini maka dikhawatirkan apabila kekuasaan di pemerintahan dipegang oleh pihak yang menganut aliran tersebut maka nanti penyebaran paham wahabi akan lebih masif karena diback up dan diberikan karpet merah oleh kekuasaan. Ini merupakan persoalan serius,” ungkap Gerakan Muda Peduli Kota (GMPK) Khairul Arifin SH, Rabu 28 Agustus 2024.
Menurut alumni UIN Arraniry itu, ummat muslim di Aceh yang notabenenya menganut ahlussunnah waljama’ah tidak bisa membiarkan begitu saja penganut paham wahabi berkuasa, karena banyak kegiatan baik yang dilakukan ummat seperti maulid, nuzulul qur’an, zikir jama’ah, doa bersama, tahlilan dan lain-lain yang pada dasarnya sebuah kebaikan justru malah diabaikan karena dianggap bid’ah.
“Penganut paham wahabi ini jelas-jelas sangat anti maulid nabi, zikir berjamaah, nuzulul qur’an dan sebagainya. Jika kepemimpinan suatu daerah dikendalikan oleh penganut paham wahabi maka kegiatan-kegiatan seperti itu akan terancam diabaikan karena dinilai bid’ah dan sesat,” jelasnya.
Dia menyebutkan, meskipun Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah melarang penyebaran paham yang dinilai menyimpang seperti wahabi ini, namun jika kekuasaan dikendalikan oleh jaringan atau penganut paham wahabi maka paham dan aliran itu sangat besar kemungkinan akan berkembang.
Menurut GMPK, daerah yang paling rawan masuknya paham tersebut adalah di Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh karena bisa jadi pintu masuk penyebaran paham wahabi ke Aceh nantinya.
Kata Khairul, untuk melihat yang mana calon kepala daerah yang berafliasi atau penganut paham wahabi tersebut, tentunya para ulama dan santri dayah mengerti betul kriteria serta ciri-cirinya, bahkan mungkin para ulama juga sudah mengecek sebelumnya.
“Kita berharap para ulama, santri dan para tokoh masyarakat bersama-sama menyerukan kepada ummat /masyarakat untuk sama-sama memboikot calon kepala daerah yang berafliasi atau penganut paham wahabi, demi menyelamatkan ummat muslim di bumi serambi mekkah ini. Ini bukan persoalan rasis atau politik, ini berkaitan dengan penyelamatan ummat dari paham menyimpang yang apabila dibiarkan akan menjadi benalu bagi ummat muslim di Aceh di kemudian hati,” pungkasnya.
Sebelumnya juga beredar di media sosial Peringatan Darurat tolak calon kepala daerah yang berafliasi dengan Paham Wahabi dengan tagar (#) Boikot Jaringan Wahabi.(H)
