BANDA ACEH — Polemik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali memanas dan memicu kekhawatiran publik. Program yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis itu kini dinilai terancam akibat konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif di Aceh.
Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Om Sur, menilai kegaduhan seputar anggaran dan regulasi JKA telah berkembang menjadi konflik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Aceh.
“Aceh kembali berada di persimpangan jalan yang genting. JKA yang selama ini menjadi harapan rakyat kecil justru berubah menjadi panggung kegaduhan politik. Rakyat kini bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berobat dengan tenang ke depan,” kata Om Sur dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar perdebatan teknis terkait layanan kesehatan maupun pengelolaan anggaran, melainkan sudah mengarah pada konflik ego kekuasaan antara lembaga pemerintahan.
Ia menyoroti memanasnya hubungan antara DPRA dan Pemerintah Aceh, terutama setelah muncul desakan pencabutan Pergub JKA yang dianggap bertentangan dengan qanun. Di sisi lain, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Aceh dalam sejumlah rapat penting turut memicu kritik dan memperburuk komunikasi antar-lembaga.
“Ketika legislatif dan eksekutif tidak lagi mampu duduk dalam satu meja dengan frekuensi yang sama, maka sesungguhnya mesin pemerintahan sedang mengalami ‘turun mesin’,” ujarnya.
Om Sur menilai kondisi tersebut sudah masuk dalam kategori disfungsi birokrasi dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia bahkan mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil langkah evaluasi menyeluruh demi menyelamatkan program JKA dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Gubernur Aceh harus berani mengambil langkah besar. Evaluasi total perlu dilakukan, termasuk membangun kembali komunikasi yang sehat antar-lembaga. Aceh membutuhkan penyegaran dan solusi, bukan ego yang terus dipertontonkan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak membutuhkan tontonan konflik politik berkepanjangan, melainkan kepastian bahwa layanan kesehatan melalui JKA tetap berjalan dengan baik.
“Rakyat tidak peduli siapa yang paling hebat berdebat di media. Yang mereka butuhkan adalah JKA tetap aktif saat mereka sakit. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar, bukan komoditas politik,” tegasnya.
Om Sur berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan kembali fokus pada kepentingan rakyat, khususnya dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. (*)
